Kenaikan harga jenis BBM umum (JBU) ialah Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo kerap memacu inflasi sebab menggerus daya beli masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menginstruksikan semoga nantinya kenaikan harga benar-benar mempertimbangkan inflasi.
Dalam waktu bersahabat bakal terbit peraturan pemerintah (Permen) yang nantinya kenaikan harga JBU harus menurut persetujuan pemerintah. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).
"Menyangkut materi bakar JBU umum ya, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo dan lain-lainya, maka isyarat bapak presiden, mengenai kenaikan harganya harus mempertimbangkan inflasi ke depannya," katanya.
Sebelumnya Permen ini diundangkan, pemerintah bakal mensosialisasikan lebih dulu kepada tubuh usaha, diantaranya PT Pertamina (Persero), PT Vivo Energy Indonesia, PT Shell Indonesia dan PT Total Oil Indonesia.
"Ini berlaku Permennya, akan disosialisasikan sehabis ditandatangan. Kalau sanggup sebelum diundangkan akan kami sosialisasikan dulu sehingga tidak ada jeda waktu dimana Permen diterbitkan sementara harga belum disetujui," lanjutnya.
Arcandra menambahkan, hukum ini hanya mengatur jenis BBM umum, tidak termasuk avtur dan BBM untuk industri.
"Untuk hari ini JBU, non avtur, non industri, harga harus disetujui oleh pemerintah. Itu saja dulu," tambahnya. [detik.com] Sumber http://www.infopresiden.com
Demikian artikel tentang Kenaikan Harga Pertalite Sampai Pertamax Harus Sanggup Restu Presiden Jokowi ini dapat kami sampaikan, semoga artikel atau info tentang Kenaikan Harga Pertalite Sampai Pertamax Harus Sanggup Restu Presiden Jokowi ini, dapat bermanfaat. Jangan lupa dibagikan juga ya! Terima kasih banyak atas kunjungan nya.
