Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal kritik terhadap jadwal akta tanah untuk rakyat yang dinilai sebagai jadwal bohong. Jokowi mengatakan, jikalau itu yaitu sebuah kritik maka harus berbasis data dan mencarikan alternatif solusi.
Jokowi mengatakan, jadwal akta tanah untuk rakyat tersebut merupakan pecutan dari pemerintah biar masyarakat dapat banyak dan cepat mendapat sertifikat. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, akta yang dikeluarkan hanya sekitar 400-500 ribu di seluruh Indonesia.
"Berkaitan dengan sertifikat. Ini supaya dapat menjelaskan. Kita ini dulu-dulu tiap tahun hanya dapat menyerahkan 400-600 ribu akta per tahun. Padahal bidang tanah yang harus kita sertifikatkan harusnya 126 juta sertifikat. Yang gres diberikan kepada rakyat hingga ketika ini gres 52 juta. Apa artinya? Artinya kalau setiap tahun hanya 400-600 ribu kita butuh 130 tahun untuk semuanya rampung," ujar Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi ketika menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/4/2018). Kegiatan ini diikuti ribuan relawan Jokowi.
Oleh alasannya itu, kata Jokowi, dirinya memerintahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil untuk mengebut pencetakan akta tanah untuk rakyat.
"Saya minta 2017 dari 500 ribu menjadi 5 juta akta harus keluar dari Kantor BPN. Tahun ini 7 juta harus keluar dari kantor BPN. Kalau ada yang bertanya kepada aku caranya gimana? Bukan urusan Presiden. Itu urusan menteri," katanya.
Bahkan, Jokowi mengancam akan mencopot Sofyan dari jabatan menteri jikalau terget itu tak tercapai. "Saya perintah ke menteri, hati-hati kalau gak ketemu 5 juta, aku ganti kamu. Janjian itu. Untungnya bisa," katanya
"Artinya apa? Kita ini punya sasaran dengan angka yang jelas. Ada yang dapat tercapai, ada yang tidak. Karena memang rintangan di lapangan kadang tidak sesuai menyerupai apa yang kita pikirkan," tambah Jokowi.
Jokowi juga bicara soal kritik terhadap jadwal tersebut. Di negara demokrasi ini, kritik memang sah saja. Namun, harus dibedakan antara kritik dan nyinyir.
"Di negara kita yang berdemokrasi ini kita boleh mengkritik. Gak apa. Tapi orang harus mengerti mana yang kritik mana yang mencemooh. Itu beda," katanya.
"Mana yang kritik, mana yang nyinyir. Mana yang kritik mana yang fitnah. Beda itu," tambahnya.
Dia juga menegaskan, jikalau ingin memberikan kritik, haruslah berbasis data. Juga harus dapat mencarikan alternatif solusinya.
"Masyarakat harus mulai mengerti, dapat membedakan. Semuanya kalau mengkritik itu berbasis data dan dapat mencarikan solusi alternatif. Kalau tidak itu apa namanya," kata Jokowi. [detik.com] Sumber http://www.infopresiden.com
Demikian artikel tentang Presiden Jokowi: Kritik Itu Harus Berbasis Data Dan Beri Alternatif ini dapat kami sampaikan, semoga artikel atau info tentang Presiden Jokowi: Kritik Itu Harus Berbasis Data Dan Beri Alternatif ini, dapat bermanfaat. Jangan lupa dibagikan juga ya! Terima kasih banyak atas kunjungan nya.
