Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengungkapkan Presiden RI Joko Widodo akan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017.
"Ya, akan ditindaklanjuti, Presiden bilang memang data itu harus kami rapikan datanya," kata Moermahadi usai diterima Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (5/4/2018).
Dalam IHPS II 2017, Hasil investigasi BPK yang signifikan pada pemerintah sentra ialah investigasi atas pengelolaan tata niaga impor pangan yang dilakukan pada Kementerian Perdagangan. Hasil investigasi BPK menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua BPK ini mengungkapkan, Presiden sepakat dengan rekomendasi BPK dan segera akan memperbaikinya biar data antarkementerian terkait dengan impor pangan ini sama.
"Kami usulnya bahwa surat impor perdagangan keluar jikalau data dari Kementerian Pertanian yang bekerjasama dengan itu atau kelautan itu harus masuk dahulu. Data itu harus sama," katanya.
Peraturan yang ada harus ditindaklanjuti semua temuan BPK dan Presiden sudah memahami hal tersebut. Secara keseluruhan pada periode 2005 hingga dengan 2017, BPK telah memberikan 476.614 rekomendasi hasil investigasi kepada entitas yang diperiksa senilai Rp303,63 triliun.
Dari nilai itu yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 348.819 rekomendasi (73,2 persen) dengan jumlah Rp151,46 triliun. Selain tata niaga impor pangan, hasil investigasi BPK juga melaksanakan investigasi atas pengelolaan keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Hasil investigasi menyimpulkan bahwa pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan pada BPDPKS dan instansi terkait memadai dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit.
Selain itu, BPK juga melaksanakan investigasi atas upaya penggunaan kelebihan kapasitas forum pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.
Hasil investigasi memberikan bahwa upaya Kemenkumham dalam penanganan "overcapacity" pada Lapas dan rutan belum sepenuhnya efektif dalam aspek regulasi, kebijakan dan komitmen, pinjaman sumber daya manusia, pinjaman sarana dan prasarana, serta kolaborasi dengan pihak ketiga. [okezone.com] Sumber http://www.infopresiden.com
Demikian artikel tentang Presiden Siap Tindaklanjuti Hasil Temuan Bpk ini dapat kami sampaikan, semoga artikel atau info tentang Presiden Siap Tindaklanjuti Hasil Temuan Bpk ini, dapat bermanfaat. Jangan lupa dibagikan juga ya! Terima kasih banyak atas kunjungan nya.
